Selasa, 17 Februari 2009

Anak SBY Sebar Spanduk, Caleg PDI-P Protes

Edhie Baskoro Yudhoyono (kiri) saat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara foto bersama sang cucu, Almira Tunggadewi Yudhoyono, serta Agus Harimurti dan Anissa Pohan di RS Pondok Indah, Senin (18/8/2008).

Calon legislatif dari PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang menghambur-hamburkan uang hanya untuk memasang puluhan spanduk dan baliho berukuran besar bergambar dirinya.

Spanduk dan baliho bergambar Edhie selaku caleg di daerah pemilihan (dapil) VII (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi) dari Partai Demokrat banyak terlihat di daerah-daerah tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, menurut Hasto yang juga caleg di dapil VII, dana untuk spanduk dan baliho it mencapai Rp 1,5 miliar di setiap kabupaten.

"Hal ini sempat membuat mental saya goyang, apalagi saya tidak banyak memasang spanduk dan baliho," kata Hasto yang juga anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat.

Besarnya dana yang dikeluarkan itu dinilai Hasto melukai perasaan masyarakat di dapil VII. Pasalnya, selama ini, dapil VII merupakan daerah yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur. "Rakyat tidak butuh tampilan-tampilan dalam bentuk spanduk dan baliho itu," tambahnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, konsultan politik dari Edhie Baskoro Yudhoyono, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, banyaknya pemasangan spanduk dan baliho bergambar Edhie di daerah pemilihan VII diperlukan untuk mengenalkan Edhie kepada masyarakat di sana karena belum banyak orang yang mengenal Edhie.

Namun di luar pemasangan spanduk dan baliho itu, Edhie pun sering bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat membahas di antaranya masalah pendidikan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dan permasalahan warga kemudian merumuskan solusi yang tepat bagi warga.

"Edhie tidak mau memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat karena hal itu tidak mendidik. Lagipula kalau itu dilakukan bisa termasuk politik uang," tambah Bima.(kompas.com)

◄ Newer Post Older Post ►