JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai negeri sipil adalah kerajaan terburuk di Indonesia. Kinerjanya dalam pelayanan publik buruk setiap tahunnya tetapi anggaran negara yang tersedot kepentingan mereka terus membengkak setiap tahunnya.
Pegawai negeri adalah kerajaan terburuk di negeri ini. Dalam survei internasional tentang iklim investasi, ranking Indonesia berada di urutan ke-115. Pelayanan birokrasi kita tergolong paling buruk di dunia walaupun anggarannya naik terus setiap tahunnya," kata Ekonom Didik J Rachbini, Kamis (18/8/2011).
Menurut Didik, tidak semua pegawai negeri sipil buruk. A da sejumlah lembaga yang mulai profesional seperti Bank Indonesia. Namun may oritas lembaga birokrasi, kinerjanya masih buruk.
Pada RAPBN 2012 yang total belanjanya Rp 1418,5 triliun, menurut Didik, belanja untuk keperluan p egawai negeri sipil yang meliputi belanja barang dan belanja pegawai, besarnya Rp 353 triliun. Hal ini tidak masuk akal dan menunjukkan rakusnya birokrasi pusat.
Hal sama, Didik melanjutkan, terjadi pada birokrasi di daerah. Transfer dana dari pusat ke daerah , mayoritas juga dihabiskan untuk kepentingan birokrasi seperti membangun gedung-gedung pemerintah. Modus serupa diperkirakan akan terjadi pada RAPBN 2012 di mana transfer ke daerah besarnya Rp 464,4 triliun.
Pegawai negeri adalah kerajaan terburuk di negeri ini. Dalam survei internasional tentang iklim investasi, ranking Indonesia berada di urutan ke-115. Pelayanan birokrasi kita tergolong paling buruk di dunia walaupun anggarannya naik terus setiap tahunnya," kata Ekonom Didik J Rachbini, Kamis (18/8/2011).
Menurut Didik, tidak semua pegawai negeri sipil buruk. A da sejumlah lembaga yang mulai profesional seperti Bank Indonesia. Namun may oritas lembaga birokrasi, kinerjanya masih buruk.
Pada RAPBN 2012 yang total belanjanya Rp 1418,5 triliun, menurut Didik, belanja untuk keperluan p egawai negeri sipil yang meliputi belanja barang dan belanja pegawai, besarnya Rp 353 triliun. Hal ini tidak masuk akal dan menunjukkan rakusnya birokrasi pusat.
Hal sama, Didik melanjutkan, terjadi pada birokrasi di daerah. Transfer dana dari pusat ke daerah , mayoritas juga dihabiskan untuk kepentingan birokrasi seperti membangun gedung-gedung pemerintah. Modus serupa diperkirakan akan terjadi pada RAPBN 2012 di mana transfer ke daerah besarnya Rp 464,4 triliun.