Saat negara lain sudah membuat mega proyek baik untuk kepentingan rakyat maupun untuk ambisi prestisius, pemerintah masih sibuk dengan urusan korupsi.
Hanya Jembatan Suramadu yang berhasil dibangun selama Reformasi tapi ada kisah lain mega proyek lain yang baru berusia satu dekade yakni Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur justru rubuh karena masalah yang belum jelas.
 |
| Presiden SBY Melihat Maket Jembatan Selat Sunda foto : majalahpotretindonesia.com |
Kini beberapa proyek tengah digenjot pemerintah untuk kembali dimulai pembangunannya. Seperti dilansir dari depkeu dan Bappenas, Kamis (25/10) beberapa proyek yang sedang dinanti realisasinya adalah:
1. Jembatan Selat Sunda
Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Sumatra dan Jawa akan dibuat sepanjang 29 Kilometer dengan pembuatan berupa jalan tol, jembatan layang, rel kereta api, pipa gas dan jalur optik.
Dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 150-200 triliun. Sebelumnya konsorsium pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang di dalamnya terdapat PT Graha Banten Lampung Sejahtera mengklaim yang akan menggarap pembangunannya.
Namun menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo swasta akan sulit membangun mega proyek ini karena dananya yang begitu besar dan berpotensi mangkrak jika bukan pemerintah yang membuat.
2. Signature Tower
Signature Tower dibangun di kawasan SCBD Jakarta dengan bangunan setinggi 638 meter. Saat ini proyeknya sedang dikerjakan dengan target selesai pada 2018.
Proyek swasta milik pengusaha Tomy Winata ini dibangun melalui perusahaannya PT Danayasa Arthatama Tbk. Proyek ini akan dibangun setinggi 111 lantai dengan total biaya yang dibutuhkan Rp 18 triliun yang berasal dari sindikasi bank.
3. Reaktor Nuklir Muria
Meski menuai pro kontra pembangunan reaktor nuklir Muria direncanakan tetap dibangun di akhir tahun 2012 dan siap dioperasikan pada tahun 2016.
Proyek milik BATAN ini akan dibangun di Pegunungan Muria Jawa Tengah. Proyek ini rencananya memiliki 6 reaktor nuklir dengan masing-masing berdaya 600 MW atau total 3600 MW.
Proyek senilai Rp 30 triliun ini diharapkan bisa mengurangi krisis energi yang terjadi di Jawa dan Bali.
Sumber : Potret Indonesia